PM Australia Menghubungi Presiden Jokowi, Berusaha Menenangkan Indonesia Terkait Kapal Selam Nuklir
Jakarta - Perdana Menteri Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo kemarin setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin dengan perlombaan senjata terkait perjanjian tiga arah Australia-Inggris-Amerika Serikat.
Dari informasi yang didapat ABC, PM Morrison telah menegaskan kembali kepada Presiden Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya menurut perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT).
Ia mengatakan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (Aukus) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan "keseimbangan strategis"di kawasan. Delegasi Australia juga akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan penjelasan lebih terperinci kepada Pemerintah Indonesia.
Indonesia bukan
satu-satunya negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran secara terbuka
tentang armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan oleh
Australia. Pada akhir pekan, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri
Yaakob mengatakan proyek tersebut dapat "memprovokasi negara lain untuk
mengambil tindakan yang lebih agresif di kawasan ini, terutama di Laut
China Selatan".
Beberapa negara di kawasan ini juga khawatir bahwa kemitraan pertahanan
baru Aukus dapat semakin meminggirkan kelompok diplomatik Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Para mediator dan pejabat
pertahanan Australia secara intensif memberikan pengarahan kepada
rekan-rekan mereka di ASEAN dalam upaya untuk menenangkan dan meredakan
kekhawatiran mereka.
Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis
kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa AUKUS "bukan aliansi atau pakta
pertahanan". Perjanjian itu, katanya, "Tidak mengubah komitmen Australia terhadap
ASEAN maupun dukungan berkelanjutan kami untuk kepemipinan ASEAN di
kawasan."
Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan
untuk memperoleh senjata nuklir dan bahwa armada kapal selam baru tidak
akan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. "Australia tetap teguh
dalam dukungannya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).
Australia
akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk
memastikan kepatuhan penuh dengan kewajiban NPT kami sebagai Negara
Senjata Non-Nuklir,"kata Nankervis. "Kami tetap berkomitmen untuk
memperkuat kepercayaan internasional pada integritas rezim
non-proliferasi internasional, dan untuk menegakkan kepemimpinan
international kami dalam domain ini."
Pernyataan itu merupakan bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas
untuk mencegah kritik berkelanjutan dari negara-negara Asia Tenggara.
Beberapa negara ASEAN telah mendorong perlunya mengeluarkan pernyataan
bersama yang mengangkat kekhawatiran tentang AUKUS, meskipun belum jelas
apakah inisiatif ini terwujud.
Tidak semua negara Asia Tenggara
memiliki keprihatinan yang sama dengan Indonesia dan Malaysia.
Singapura tidak mengajukan keberatan atas pengumuman pemerintah
Australia sementara Filipina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan
Australia memiliki hak untuk meningkatkan pertahanannya.
Pemerintah government juga percaya bahwa Vietnam bisa menerima proposition tersebut, meskipun belum mengeluarkan pernyataan publik.
Komentar
Posting Komentar